Pada tanggal 26 September 2014, melalui sistem voting, DPR telah menetapkan sistem pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD. Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih mengupayakan revisi UU untuk mengembalikan mekanisme sistem PEMILUKADA menjadi tidak langsung (melalui DPRD), pertimbangannya adalah banyaknya para pemimpin daerah yang tersandung kasus korupsi, mahalnya biaya penyelenggaraan yang dianggap boros anggaran negara, kencangnya serta maraknya money politics. Continue reading “Rakyat Kehilangan Suaranya (Lagi)” →